PLATFORM

 “MENGENANG 10 TAHUN REFORMASI”

 

Sepuluh tahun sudah reformasi berlalu, sementara agenda-agenda reformasi yang dulu diteriak-teriakan seperti penghapusan Korupsi-Kolusi-Nepotisme (KKN), pelanggaran hukum atas pelaku kejahatan ekonomi, pilitik dan kemanusian serta penciptaan iklim politik yang demokratis, malah mengalami kemacetan. Penyebabnya tak lain karena elemen-lemen rezim orde baru masih kuat mengontrol dan mengendalikan institusi-institusi politik di lembaga-lembaga eksekutif, legislatif, militer maupun di badan-badan usaha ekonomi.

 

Pemerintah terpilih mesti berkuasa penuh atas penyelenggaraan negara senantiasa menghadapi  rintangan koalisi orde baru-militer serta kelompok-kelompok konservatif. Kerusuhan-kerusuhan sosial seperti kekerasan antar penganut agama atau keyakinan, teror bom dan manuver-manuver politik yang terjadi sepanjang kurun waktu sepuluh tahun ini merupakan bentuk nyata rintangan demokratisasi. Karuan saja agenda-agenda pembaruan terbengkalai menjadi sekedar suatu tuntutan.

 

Di sisi lain gerakan-gerakan rakyat yang terdiri dari mahasiswa, pemuda, petani dan nelayan, masyarakat adat, buruh, kaum misikin kota, kaum perempuan dan kelas menengah progresif, tak mampu berbuat banyak karena sebagian besar gerakan mereka bertumpu pada kekuatan moral, berjalan sendiri-sendiri dan bersifat sporadik. Padahal krisis multidimensi yang dialami Indonesia bukanlah krisis hasil salah urus ekonomi semata-mata. Bahkan yang sangat berpengaruh terhadap krisis itu adalah karena adanya kontrol penuh melalui kekuatan militer dan birokrasi terhadap aktivitas sosial-poltik masyarakat sipil.

 

Sistem kapitalis-monopoli yang menciptakan krisis multidimensi ini beroleh tempat subur di Indonesia, karena rejim diktator melanggengkan feodalisme sebagai suatu sistem pengatur kehidupan sosial, politik, ekonomi dan kebudayaan. Meski sekarang Indonesia masuk kedalam pasar ekonomi bebas, namun secara subtansi tidak pernah mengalami transisi produksi dari periode dominasi feodalis ke produksi ekonomi. Makanya, feodalisme tetap mendominasi bentuk pembagian produksi ekonomi.

 

Bahkan pada saat Orde Baru berkuasa, secara signifikan warisan kolot itu dikembangkan lewat berbagai macam bentuk dan cara. Misalnya, untuk menjaga kesetiaan para kroni dan jenderal-jenderalnya, soeharto membagi-bagi hutan di seluruh nusantara ini lewat Hak Pengusahaan Hutan (HPH). Bahkan memberkati perampasan tanah rakyat atas nama pembangunan. Akibatnya banyak rakyat pekerja yang menghamba pada tuan-tuan tanah baru dan kepentingan modal. Tak ketinggalan, orde baru memperkokoh sisitem hirarki birokrasi lewat distribusi kekayaan yang tak seimbang. Dengan ketentuan upah minimum regional (UMR) yang serba kurang dari cukup.

 

Kebudayaan feodal pun telah menciptakan budaya pikir bangsa yang percaya bahwa sosok tokoh merupakan kebutuhan mutlak. Segala sesuatu seakan tidak akan berlangsung baik tanpa adanya figur baik tanpa adanya figur tokoh pemimpin. Ironisnya sistem berpikir ini pula yang sampai saat ini dipergunakan dalam melangkah menuju Indonesia baru yang diimpikan. Karena fenomena tokoh dalam kepemimpinan sangat penting untuk merealisir cita-cita bangsa.

 

Persoalan-persoalan diatas merupakan rintangan ketika kita memasuki masa transisi demokrasi. Demokrasi dipahami dan diinterpretasikan dalam konteks yang sangat terbatas dan kabur. Orang bebas berbicara, menggalang aksi, mendirikan organisasi dan partai politik, tapi struktur ekonomi-politik yang dominan dan eksploitasi tetap dipertahankan. Miris, memang. Pada saat elit politik dan kelas menengah menikmati iklim demokrasi, rakyat jelata baik dari tani, nelayan, buruh dan kaum miskin kota, yang menuntut hak-hak dasar dari kehidupan mereka masih tetap mengalami tindak kekerasan oleh aparat polisi-militer maupun pemilik modal.

 

Karena itu kita sangat perlu menegaskan kembali bahwa makna demokrasi bagi rakyat, bukan demokrasi sebagaimana seperti sekarang ini. Reformasi ternyata tidak cukup untuk mengatasi kesulitan bangsa dalam kemelut KKN, kekerasan sosial-politik dan ketidakadilan. Penyebabnya terdapat pada pilihan perubahan melalui reformasi itu sendiri. Saat ini yang tampak adalah bahwa reformasi merupakan asas kontradiktif dualisme yang sengaja dipakai para pemimpin bangsa untuk mengatasi kesulitan bangsa dan negara ketika dihadapkan pada krisis ekonomi pilitik. Maka bisalah dipahami, ketika seluruh bangsa melalui proses pembaruan lewat reformasi, akar KKN masih tetap tumbuh di dalam sistem permainan baru. Karena dengan reformasi orang tak perlu mencabut atau merombak akar permasalahan yang sebenarnya. Orang diajak percaya bahwa sistem yang telah membudaya bobroknya itu bisa diperbaiki hanya dengan tambal sulam.

 

Dengan demikian, jalan keluar terbaik bukan lagi memperbaharui atau memperbaiki sistem sosial, ekonomi, politik dan budaya yang ada. Yang harus dilakukan adalah membongkar sistem lama dan membangun sistem baru di atas nilai-nilai demokrasi sejati. Dengan menempatkan bahwa transisi demokrasi harus berdampak langsung pada penghapusan segala bentuk penghisapan dan penindasan di bidang sosial, ekonomi, politik dan kebudayaan, dan mewujudkan tatanan masyarakat yang adil dan demokratis, maka diperlukan suatu perjuangan bersama di kalangan buruh, tani, nelayan, komunitas miskin kota, kaum perempuan, mahasiswa, pemuda dan kelas menengah progresif dalam bentuk komunitas bersama. Atas dasar pertimbangan itulah Center for Development Studies didirikan.

 Untuk mewujudkan cita-cita tersebut, CDS berupaya menggalang solidaritas yang bertumpu pada kekuatan kaum muda yang progresif yang tersebar di sektor tani, buruh dan kaum miskin perkotaan menjadi bagian penting dalam perjuangan CDS, karena mereka selama ini selalu dijadikan objek eksploitasi dan penindasan dari para imperialis, komprador, kapitalis birokrat, juga feodalisme.