ULAMA DAN KEKUASAN

Juni 14, 2009 at 1:39 pm 1 komentar

oleh :
Ayi Akhyar Firdaus

Penegakan hukum di Indonesia baik di pusat maupun di daerah memerlukan dukungan dan upaya dari semua pihak, mengingat kekuatan dan kemampuan perangkat hukum kita masih emiliki banyak kelemahan, baik secara administratif maupun profesionalitas para praktisi hukumnya sendiri, maupun belum ditemukanya suatu formula tatanan hukum yang mampu memenuhi kebutuhan masyarakat baik secara kultural maupun sosial.
Dalam beberapa hal, Sistem perundangan kita masih memerlukan perbaikan, hanya saja diatas semua ketentuan normatif tersebut keteladanan merupakan salah satu sistem tanan sosial masyarakat kita yang memiliki posisi terpenting bagi khidupan bangsa Indonesia yang pluralistik dan paternalistik. Keteladanan tokoh masyarakat dan pemimpin bangsa memiliki pengaruh sangat kuat dalam psikologi massa yang bisa mermuara pada pembentukan kesadaran perilaku publik.
Demikian pula keteladanan seorang tokoh agama dalam hal ini para ulama yang dalam masyarakat kita khususnya di Tasikmalaya, merupakan figur central masyarakat yang tidak hanya menempati posisi sebagai penyampai fatwa atau pendakwah saja, tetapi berperan aktif dalam mempengaruhi kebijakan pemerintah dalam menjalankan fungsinya sebagai penyelenggara pemerintahan dan pelaksana pembangunan. Kenyataan ini jika tidak disikapi secara proporsional justru hanya akan mendistorsikan tugas dan peran pokok ulama yaitu sebagai pemimpin agama dan memberi ketauladanan dalam pelaksanaanya, baik secara ritual ibadah maupun dalam konteks sosial kemasyarakatan.
Tugas sosial tersebut diantaranya adalah menjalankan amar maruf nahi munkar (memerintahkan kebajikan dan mencegah kemunkarn) yang realitasnya perlu kerjasama semua pihak tanpa kecuali pemerintah sebagai pemegang kekuasaan dan pelaksana kebijakan. Kondisi sosial yang sering muncul dan merupakan penyebab hilangnya kepercayaan masyarakat adalah muncul berbagai praktik korupsi, kolusi, nepotisme dikalangan para pejabat daerah, sehingga dampaknya sangat merugikan kepentingan masyarakat. Yang lebih parah lagi, pelaku korupsi tersebut tidak merasa bersalah, apalagi takut dengan sanksi hukum, karena mereka beranggapan bahwa praktik korupi tersebut yang dijalankan telah direstui oleh sebagian tokoh agama tersebut, baik itu dengan dalih kepentingan, stabilitas maupun sebagai konsekwensi proses dukungan politik yang sejak awal dilakukan dengan cara yang tidak etis, karena melanggar legitimasi hukum, moral dan demokrasi.
Fenomena diatas jelas terjadi di Tasikmalaya, sosok ulama yang dalam sifat dan karakternya berorintasi pada pembinaan mental dan moral umat, malah menjadi garda terdepan sebagai pembela kekuasaan yang korup, hedonis, bahkan semua lembaga hukumpun seolah tak berdaya, karena tidak ada satupun upaya hukum yang mereka lakukan berhasil menuntaskan kasus kejahatan tindak pidana korupsi di Tasikmalaya. Kenyataan tersebut diperkuat dengan adanya bukti berbagai pelanggaran dalam menjalankan undang Undang Hukum acara tindak pidana yang merupakn pediman mereka dalam menjalankan tugasnya sebagai penegak hukum dan keadilan.
Kondisi semacam ini mengundang keprihatinan semua pihak. Sehingga muncul upaya-upaya tertentu untuk melakukan perlawanan atas kerusakan dan ketidakadilan tersebut, salah satunya dengan aksi masa dan advokasi demonstratif baik yang dilakukan oleh mahasiswa maupun elemen lain dari masyarakat yng barang tentu mereka yang masih memegang teguh nilai-nilai moral dan keadilan, bukan mereka yang mencari posisi atau meningkatkan daya tawar terhadap penguasa. Hal ini tentu tidak semudah yang dibayangkan, karena ternyata ada beberapa, kalau tidak dikatakan mayoritas ulama di Tasikmalaa justru menjadi kelompok yang paling getol mengkritisi gerakan sosial aksi massa tersebut, bahkan tidak jarang mereka melakukan manufer-manufer yang nyata-nyata menentang upaya perlawanan tersebut serta upaya penegakan hukum. Ironis memang ulama yang seharusnya menjadi pembela umat, penegak syariat, memimpin amar ma’ruf nahi munkar malah melibatkan diri sebagai kelompok pendukung praktik korupsi kolusi dan nepotisme.
Dari beberpa literatur keislaman, sosok ulama adalah golongan manusia paling taqwa dan takut kepada Alloh SWT, yang paling sederhana dalam menyikapi hal-hal yang sifatnya duniawi, yang paling mampu melaksanakan ketentuan syariat, yang paling baik akhlaknya, yang sikapnya mampu meredam gejolak umat, dan yang paling peka terhadap masalah sosial umat, dan yang terahir adalah pewaris para nabi yang setiap tutur kata, tindakan, serta kesehariannya menjadi model manifestasi keagamaan yang sempurna. Namun apa mau dikata, dalam konteks Tasikmalaya, dengan sebutan Kota Santri, ternyata beberapa sosok ulama tidak lebih merupakan bagian dari kelompok kepentingan yang sama sekali jauh dari sifat dan karakternya sebagai ulama.

Entry filed under: ARTIKEL, islam. Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , .

PAGANISME BERKEDOK MATERIALISME SEJARAH YANG ADA DI KABUPATEN CIAMIS

1 Komentar Add your own

  • 1. adee  |  Juni 24, 2009 pukul 12:23 pm

    mereka yg mengaku ulama tp membela yg mungkar itu bukan ulama tp ” alama’…….!”
    hanya org yg bnar2 tau,dan taat secara utuh dan menjalankan perintah dan larangan ALLAH secara utuh dgn loyalitas penuh terhadap penjalanan hukum yg sesuai aran islam.
    wallahua’lam.

    Balas

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Trackback this post  |  Subscribe to the comments via RSS Feed


Blog Stats

  • 195,004 hits
Juni 2009
S S R K J S M
« Mei   Jul »
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930  

PandapaCDS

Pandapa CDS


%d blogger menyukai ini: